Gardapublik.co || Kediri. Polemik yang melibatkan Usaha kuliner soto mantenan yang berada di jalan singosari,kelurahan Dandagan-Kota Kediri terus bergulir,yang mana pada pemberitaan sebelumnya tim kuasa hukum dari soto Mantenan melayangkan surat Ber’amplop coklat berisi (Somasi) kepada pedagang kecil kaki lima Pukis gerobak,yang mengunakan frasa kata”MANTENAN,satu frasa MANTENAN (soto mantenan dan pukis MANTENAN). Yang berjualan di gerobak tak jauh dari tempat soto MANTENAN.
Menanggapi pemberitaan yang sudah gonjang-ganjing di medsos”tim media mendatangi tim kuasa hukum dari soto mantenan MOH.Rofian.,M.H.,dan Dipa Kurniyantoro S.H.,M.H,untuk klarifikasi atas tuduhan yang beredar.senin (12/10/2026).tempat di jl.Pk Bangsa
1.Penegakan Hak Merek (HAKI)
Tim kuasa hukum menyampaikan “tidak terimanya terkait kasus ini yang sudah tersebar di medsos yang seolah-olah kami di benturkan dan menyudutkan para pelaku UMKM.sekali lagi kami hanya memberikan peringatan kepada pelaku UMKM yang mana kami melarang keras memakai nama frasa MANTENAN.boleh silahkan tapi harus beda apa yang di jual ,sesuai ijin yang sudah kita daftarkan di (DJKI) sesuai no 30 sistem klasifikasi merek seperti:
Kopi,teh,kakao,gula,tapioka,sagu,tepung,gandum dan bahan pokok lainnya yang memakai nama “Mantenan”Ucapnya.
”Isunya bukan menyomasi UMKM, melainkan penegakan hak atas siapa saja yang menggunakan merek terdaftar pada kelas barang/jasa yang setara. Ini supaya pelaku usaha lebih kreatif mencari nama pembeda, bukan mendompleng (free-riding) atau passing off nama yang sudah ada,” tambah Dipa Kurniyantoro.
Pihaknya juga membenarkan adanya proses hukum terkait sengketa nama Mantenan dengan pihak lain yang saat ini tengah ditangani di tingkat Kepolisian Daerah (Polda Jatim).
- Klaim Perizinan Lengkap & Taat Pajak
Rofian menepis isu ketidaklengkapan dokumen legalitas usaha kliennya. Ia memastikan seluruh syarat seperti PBG, SLF, Amdal Lalin, hingga kewajiban pajak telah dipenuhi dengan baik. Bahkan, kliennya disebut pernah menerima penghargaan dari pemerintah daerah atas kepatuhan membayar pajak.
Terpisah“Namun Perlu di ketahui menurut bahasa sastra Manten,”MANTENAN” bahasa Jawa yang di serap di dalam bahasa indonesia merajuk dalam frasa bahasa adat dan umum.dan menurut dari segi hukum merek hak kekayaan intelektual atau (publik domain)tidak bisa di gugat.
Sebelumnya kuasa hukum dari soto mantenan Dalam konferensi pers Sabtu (10/10/26) menegaskan dari pihak soto mantenan tidak pernah melarang pedagang kecil berjualan di sekitar wilayah usahanya.namun mereka melarang keras penggunaan nama frasa “MANTENAN”yang sudah tercantum dan di daftarkan di (DJKI),
“hal ini yang memicu warga net di medsos terkesan tak memiliki hati dan terkesan SERAKAH.
Lembaga Swadaya Masyarakat Bersatu yang di ketuai Oleh Syaiful Iskak sebagai ketua LSM Ratu ikut bersuara”Saiful Iskak Geram mendengar hal tersebut Rakyat Kecil di tindas semena-mena”tak punya hati nurani dan akal sehat” (SERAKAH).
Menanggapi hal tersebut ketua LSM Ratu menilai tindakan pengusaha yang menyasar pedagang kecil sangat melukai rasa keadilan dan membunuh Spikologis pedagang kaki lima.serta tekanan hidup perekonomian yang mereka jalankan dalam usaha informal di ruang publik.
”Secara hukum, mungkin pihak kuasa hukum lebih memahami aturan tertulisnya. Namun kita ini hidup bermasyarakat, apakah tidak punya hati nurani dan tidak percaya Tuhan? Rezeki itu sudah diatur, tertakar, dan tidak akan tertukar,” tegas Saiful Iskak, Senin (12/10/2026).
Saiful menambahkan, berdasarkan informasi timnya, tindakan somasi tersebut tidak hanya menyasar pedagang pukis gerobak, tetapi juga beberapa UMKM lain hingga terpaksa tutup atau berganti nama. Bahkan, ada perkara serupa yang saat ini masih bergulir di Polda Jawa Timur.
Soroti Pajak Hingga Perizinan Bangunan
Sebagai bentuk kontrol sosial, LSM RATU menyatakan siap mengusut tuntas kelengkapan legalitas operasional milik Soto Mantenan. Pihaknya menyoal berbagai dokumen dasar usaha, di antaranya:
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (UU No. 28/2002 jo. UU Cipta Kerja & PP No. 16/2021).
Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin) dan Pengelolaan Limbah (UU No. 22/2009 & UU No. 32/2009).
Transparansi Pajak Restoran / PBJT serta Perlindungan Konsumen (UU No. 1/2022 & UU No. 8/1999).
Ahkirya Senin (12/10/2026), LSM RATU resmi menyerahkan surat permohonan verifikasi ke beberapa Dinas Pemkot Kediri untuk mendesak transparansi legalitas. Saiful menegaskan, jika ditemukan pelanggaran, instansi terkait harus tegas menyegel dan menghentikan aktivitas usaha tersebut hingga seluruh perizinan dipenuhi.
Dengan adanya kasus ini di harapkan Pemkot kediri dapat menyelesaikan dan memfasilitasi ruang publik terkait sengketa ini ,serta memastikan seluruh kewajiban pelaku usaha dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dapat berjalan dengan semestinya sesuai koridor aturan yang berlaku.
Hingga berita ini terbit kami sebagai jurnalis masih berupaya mencari mengonfirmasi informasi kepada pihak -pihak yang terkait.kami dari media online dan cetak membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang di sebut sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan kode etik jurnalistik.bertaut(Kk





