Gardapublik.co || Kediri — Perselisihan penggunaan nama usaha “Mantenan” yang melibatkan pedagang soto dan penjual pukis mendapat perhatian Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur. Sejumlah perangkat daerah merespons polemik tersebut dengan mendorong penyelesaian secara kekeluargaan sekaligus mengingatkan pentingnya perlindungan hukum terhadap identitas usaha.
Pada Jumat (9/10/2026), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri menyampaikan tanggapan terkait persoalan yang mencuat di kalangan pelaku usaha tersebut.
Kabid UMKM Dinas Koperasi Kota Kediri, Soni, mengingatkan pelaku usaha mengenai pentingnya mendaftarkan merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Menurutnya, pendampingan dari dinas dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaku usaha memahami proses pendaftaran dan perlindungan merek sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, karena usaha Pukis Mantenan menggunakan rombong atau gerobak, pembinaan terhadap pedagang tersebut diarahkan ke Disperdagin Kota Kediri yang menangani pembinaan pedagang kaki lima (PKL).
Kepala Disperdagin Kota Kediri, Bagus Alit, berharap perselisihan penggunaan nama usaha itu dapat diselesaikan melalui dialog dan pendekatan kekeluargaan.
Ia menilai kedua pedagang memiliki jenis produk yang berbeda, yakni soto dan kue pukis. Karena itu, penyelesaian secara damai diharapkan dapat ditempuh tanpa harus memperpanjang konflik ke ranah hukum.
Meski demikian, apabila persoalan berlanjut ke proses peradilan, Pemkot Kediri menyatakan siap memberikan bantuan hukum secara gratis kepada pedagang pukis tersebut.
Perlindungan Merek Perlu Mengacu pada Ketentuan Hukum
Polemik ini menjadi pengingat bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar memperhatikan aspek legalitas merek sejak awal menjalankan usaha. Nama yang digunakan dalam kegiatan perdagangan bukan hanya identitas untuk menarik konsumen, tetapi juga dapat berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.
Dalam konteks hukum, penggunaan nama yang sama tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Penilaiannya perlu mempertimbangkan status pendaftaran merek, jenis barang atau jasa, persamaan pada pokoknya, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, penyelesaian polemik “Mantenan” perlu didasarkan pada fakta, dokumen kepemilikan atau pendaftaran merek, serta keterangan dari masing-masing pihak. Informasi mengenai status merek dan kronologi perselisihan masih perlu dipastikan agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Pemkot Kediri berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara proporsional sehingga hubungan antarpelaku usaha tetap terjaga dan iklim usaha lokal tetap kondusif.
Di tengah persaingan usaha, perlindungan hak dan penghormatan terhadap kepentingan pihak lain menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem UMKM yang sehat.
