Kediri – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Muda Bersatu (RATU) berencana menggelar aksi damai di Surabaya selama tiga hari sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan transparansi pengelolaan keuangan di sejumlah satuan pendidikan tingkat SMA dan SMK negeri di Kota dan Kabupaten Kediri.
Ketua LSM RATU, Saiful Iskak, mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya pada Selasa (28/7/2026). Aksi dijadwalkan berlangsung mulai Senin, 10 Agustus 2026, dengan melibatkan sekitar 50 peserta.
Menurut Saiful, aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi yang diterima dari sejumlah wali murid serta hasil investigasi internal organisasi mengenai dugaan praktik yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan pendidikan.
“Kami berharap pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap berbagai laporan masyarakat agar tata kelola pendidikan berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujar Saiful.
Sasar Sejumlah Instansi
Berdasarkan surat pemberitahuan aksi, massa berencana mendatangi beberapa instansi di Surabaya, yakni Gedung Negara Grahadi, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, dan Polda Jawa Timur.
LSM RATU juga menyampaikan rencana mendirikan tenda di sekitar lokasi aksi sebagai bagian dari kegiatan penyampaian aspirasi yang direncanakan berlangsung selama tiga hari.
Dugaan yang Menjadi Sorotan
Dalam keterangannya, Saiful menyebut pihaknya menerima laporan mengenai dugaan penerimaan pembayaran di sejumlah sekolah yang disebut tidak selalu disertai bukti pembayaran resmi, seperti kuitansi atau struk.
Selain itu, LSM RATU juga menyoroti dugaan praktik penjualan buku dan seragam, transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pengelolaan dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Hingga berita ini ditulis, seluruh dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Tujuh Tuntutan
Dalam surat pemberitahuan aksi, LSM RATU menyampaikan tujuh poin tuntutan, di antaranya:
- Meminta transparansi seluruh transaksi keuangan sekolah kepada wali murid, termasuk pemberian bukti pembayaran resmi.
- Meminta evaluasi terhadap jajaran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri serta pemberian sanksi kepada kepala sekolah apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menegaskan hak wali murid untuk memperoleh kuitansi atau bukti pembayaran yang sah.
- Meminta Kejati Jawa Timur menindaklanjuti dugaan penjualan buku dan kain seragam pada proses daftar ulang siswa.
- Meminta pemeriksaan terhadap pengelolaan dana komite sekolah sesuai ketentuan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, yang mengatur bahwa komite sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan, melainkan hanya dapat menerima sumbangan atau bantuan sesuai aturan.
- Meminta Polda Jawa Timur menelusuri transparansi penggunaan dana BOS di SMA dan SMK negeri di Kota dan Kabupaten Kediri.
- Meminta aparat penegak hukum menelaah pengelolaan dana BPOPP yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Menunggu Tanggapan Pihak Terkait
LSM RATU berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Polda Jawa Timur memberikan perhatian terhadap aspirasi yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, pihak sekolah yang disebut dalam tuntutan, maupun instansi terkait lainnya. Apabila telah memberikan klarifikasi atau penjelasan, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai prinsip cover both sides dan Kode Etik Jurnalistik.
