Gardapublik.co || Kota Kediri – Gedung boleh berganti wajah, usaha boleh berganti pemilik, tetapi urusan perizinan tidak bisa ikut berganti menjadi formalitas. Inilah yang kini menjadi sorotan terhadap bangunan eks UFO di kawasan Dhoho Square, Kota Kediri, yang telah beralih fungsi menjadi pusat kebugaran Will Gym atau Will Fitness.
Persoalannya bukan semata-mata perubahan gedung bekas pusat perbelanjaan menjadi tempat olahraga. Namun, muncul dugaan bahwa aktivitas usaha sudah berjalan, sementara kelengkapan dokumen perizinan perubahan fungsi bangunan tersebut masih dipertanyakan.
Kondisi ini memantik perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Muda Bersatu (LSM RATU) Kediri. Organisasi yang dipimpin Saiful Iskak itu mendesak Pemerintah Kota Kediri tidak tutup mata dan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas operasional Will Gym.
Berdasarkan informasi dan pantauan LSM RATU, Will Fitness telah melakukan promosi, penawaran presale membership hingga aktivitas usaha sejak September-Oktober 2026.
LSM RATU mempertanyakan apakah seluruh persyaratan administratif dan teknis telah dipenuhi sebelum kegiatan usaha dijalankan.
Ada sejumlah dokumen yang menjadi perhatian, mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terkait perubahan fungsi bangunan, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga kesesuaian pemanfaatan ruang dan persyaratan teknis bangunan gedung.
Jangan Sampai Gedung Berubah Fungsi, tetapi Pengawasannya Justru Kehilangan Fungsi
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Perubahan fungsi bangunan dari pusat perbelanjaan menjadi fasilitas kebugaran bukan sekadar mengganti papan nama dan memasang alat olahraga.
Karakteristik pemanfaatan bangunan ikut berubah. Ada beban peralatan fitness, potensi getaran, kapasitas pengunjung, kebutuhan sirkulasi udara, hingga jalur evakuasi yang harus diperhitungkan berdasarkan kondisi teknis bangunan.
Karena itu, persoalan PBG dan SLF tidak boleh dianggap sebagai urusan administrasi belaka. Keduanya berkaitan dengan kesesuaian bangunan terhadap fungsi yang digunakan dan aspek keselamatan pengunjung.
Dalam konteks regulasi, ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 serta perizinan berusaha berbasis risiko perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Namun, apakah perubahan fungsi gedung eks UFO tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan? Apakah PBG dan SLF yang sesuai dengan fungsi baru sudah tersedia?
Pertanyaan inilah yang semestinya dijawab melalui pemeriksaan resmi, bukan sekadar saling melempar tanggung jawab.
LSM RATU Siapkan Aksi, Pemkot Diminta Jangan Tebang Pilih
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, LSM RATU menyatakan akan menggelar aksi damai pada 12-13 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Aksi tersebut direncanakan berlangsung di sejumlah titik, termasuk Kantor Kecamatan Kota, lingkungan Pemkot Kediri, DPMPTSP, serta lokasi Will Gym.
Dalam aksinya, massa akan menyampaikan orasi, membentangkan spanduk, dan menyerahkan surat pernyataan sikap kepada pemerintah daerah.
Ketua LSM RATU, Saiful Iskak, menegaskan pihaknya tidak menolak investasi maupun keberadaan usaha di Kota Kediri. Namun, seluruh pelaku usaha harus tunduk pada ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak anti investasi. Kami pro aturan. Silakan berusaha di Kota Kediri, tetapi lengkapi dulu izinnya. Jangan sampai gedung yang sebelumnya digunakan untuk ritel diubah menjadi gym, sudah beroperasi, tetapi PBG dan SLF-nya belum jelas. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab? Pemkot harus tegas,” ujarnya.
LSM RATU juga menyinggung pentingnya konsistensi penegakan aturan. Jangan sampai muncul kesan adanya perlakuan berbeda antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya.
Jika pemerintah pernah mengambil tindakan terhadap usaha yang belum memenuhi persyaratan perizinan, standar yang sama semestinya diterapkan kepada seluruh pelaku usaha tanpa pengecualian.
Empat Tuntutan, Satu Pertanyaan untuk Pemkot
Dalam pernyataan sikapnya, LSM RATU membawa empat tuntutan kepada Pemerintah Kota Kediri.
Pertama, meminta DPMPTSP dan instansi teknis terkait segera melakukan verifikasi serta audit perizinan Will Gym, khususnya PBG, SLF, dan perizinan berusaha.
Kedua, apabila hasil pemeriksaan membuktikan terdapat persyaratan perizinan yang belum dipenuhi, LSM RATU meminta pemerintah mengambil tindakan sesuai ketentuan, termasuk penghentian sementara operasional apabila memang diwajibkan oleh regulasi.
Ketiga, meminta hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Keempat, mendesak penegakan aturan dilakukan secara konsisten tanpa tebang pilih.
Kini bola berada di tangan Pemkot Kediri. DPMPTSP sebagai instansi pelayanan perizinan, DPUPR sebagai perangkat daerah teknis, serta Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah dituntut memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen resmi.
Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada aksi demonstrasi, sementara pertanyaan mengenai legalitas bangunan tetap menggantung.
Sebab, masyarakat tidak sedang meminta gedung tersebut ditutup tanpa alasan. Masyarakat hanya ingin memastikan bahwa setiap bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha benar-benar memenuhi ketentuan hukum dan standar keselamatan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara proporsional sesuai Kode Etik Jurnalistik.
