Gardapublik.co || Kediri – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bersama Aliansi Jurnalis Kediri Raya mendesak Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Wilayah Kediri untuk menindaklanjuti dugaan kasus yang melibatkan Kepala SMKN 1 Kota Kediri. Mereka meminta adanya evaluasi terhadap kepemimpinan sekolah menyusul tudingan dugaan provokasi terhadap siswa dan penyebaran data pribadi (doxing) yang menjadi sorotan publik.
Desakan tersebut disampaikan dalam berbagai pernyataan publik yang menilai perlunya langkah tegas dari otoritas pendidikan guna menjaga kondusivitas lingkungan sekolah serta memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik.
Ketua LSM RATU (Rakyat Muda Bersatu) Kediri, Saiful Iskak, menilai Cabang Dinas Pendidikan perlu melakukan pendalaman terhadap persoalan yang berkembang agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan.
“Menurut kami, perlu ada langkah tegas dan evaluasi agar kegiatan belajar mengajar berjalan kondusif serta tidak menimbulkan polemik yang berulang,” ujar Saiful.
Ia juga menyebut bahwa pihaknya menerima berbagai laporan terkait dugaan tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab seorang pimpinan lembaga pendidikan. Namun demikian, seluruh tudingan tersebut masih perlu dibuktikan melalui mekanisme klarifikasi dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Dugaan kasus ini mencuat setelah adanya laporan bahwa nomor kontak seorang warga bernama Agung Setiawan diduga tersebar di lingkungan internal sekolah. Akibatnya, yang bersangkutan mengaku menerima berbagai pesan yang berisi kritik, makian, hingga dugaan intimidasi melalui aplikasi pesan singkat.
Atas perkembangan tersebut, sejumlah elemen masyarakat sipil menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk penyampaian aspirasi kepada instansi terkait apabila tidak ada tindak lanjut yang dianggap memadai.
Sementara itu, praktisi hukum dari RHN Law Firm, Moh. Rifai, S.H., yang disebut mendampingi LSM Gerak Indonesia, menyoroti pentingnya perlindungan terhadap peserta didik dalam setiap persoalan yang melibatkan lingkungan sekolah.
“Sekolah harus menjadi ruang pendidikan yang aman bagi siswa. Jika memang ada dugaan pelanggaran, maka perlu ditangani secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Rifai.
Menurutnya, proses penanganan perkara harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menjamin perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk peserta didik.
Rifai juga menegaskan bahwa kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus dihormati. Namun demikian, setiap dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.
Di sisi lain, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Adi Prayitno, saat dimintai tanggapan menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran di SMKN 1 Kota Kediri saat ini berjalan normal dan kondusif.
“Alhamdulillah pembelajaran di SMKN 1 Kota Kediri berjalan kondusif, murid-murid belajar sungguh-sungguh,” ujar Adi.
Ketika kembali ditanya mengenai kebijakan yang akan diambil terkait polemik yang berkembang, Adi menjawab bahwa seluruh unsur sekolah masih menjalankan tugasnya dengan baik.
“Alhamdulillah kepala sekolah, guru, dan murid bekerja dengan baik,” katanya singkat.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Kepala SMKN 1 Kota Kediri terkait berbagai tudingan yang disampaikan sejumlah pihak. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Perkembangan kasus ini masih menunggu langkah lebih lanjut dari instansi terkait serta hasil klarifikasi terhadap seluruh pihak yang terlibat.




