SURABAYA, JATIM — Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Muda Bersatu (LSM RATU) menggelar aksi demonstrasi di sejumlah lokasi di Surabaya, Jawa Timur. Aksi tersebut menyoroti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada jenjang SMA dan SMK di Jawa Timur.
Aksi yang dipimpin Ketua LSM RATU, Saiful Iskak, berlangsung secara berurutan di Mapolda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), dan Gedung Negara Grahadi.
Di Mapolda Jawa Timur, sekitar pukul 09.00 WIB, massa menyampaikan tuntutan agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan dana BOSP.
Menurut LSM RATU, perhatian tersebut berkaitan dengan anggaran BOSP Reguler sekitar Rp2,33 triliun dan BOSP Kinerja sekitar Rp39,16 miliar yang disebut dialokasikan untuk satuan pendidikan di Jawa Timur.
LSM RATU juga menyebut anggaran tersebut berkaitan dengan ratusan sekolah negeri dan ribuan sekolah swasta dengan jumlah peserta didik yang mencapai lebih dari satu juta siswa.
Namun, angka dan rincian penyaluran tersebut perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan kesesuaian data penerima, besaran anggaran, serta realisasi penggunaannya.
Sekitar pukul 10.00 WIB, massa kemudian bergerak ke Kantor Kejati Jatim. Dalam orasinya, Saiful meminta kejaksaan melakukan penelusuran terhadap pengelolaan dana BOSP apabila terdapat laporan, temuan atau bukti awal mengenai dugaan penyimpangan.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah keterbukaan informasi mengenai perencanaan dan realisasi penggunaan dana sekolah.
LSM RATU mempertanyakan sejauh mana masyarakat, khususnya orang tua siswa, dapat memperoleh informasi mengenai penggunaan dana BOSP di sekolah.
Persoalan transparansi tersebut menjadi penting karena pengelolaan BOSP saat ini diatur melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Regulasi tersebut menekankan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel serta memperketat mekanisme perencanaan, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban.
Dalam aturan terbaru itu, kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana BOSP di satuan pendidikan. Karena itu, setiap dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran semestinya diperiksa berdasarkan dokumen perencanaan, realisasi, bukti transaksi, serta mekanisme pengawasan yang berlaku.
Saiful juga meminta agar persoalan pengelolaan dana sekolah tidak berhenti pada pemeriksaan administratif apabila ditemukan indikasi perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Soroti Dugaan Penarikan Sumbangan
Selain dana BOSP, LSM RATU menyoroti dugaan adanya penarikan sumbangan dari orang tua siswa di sejumlah sekolah dengan nominal tertentu.
Saiful menyebut praktik tersebut perlu diperiksa untuk memastikan apakah benar merupakan sumbangan yang bersifat sukarela atau justru berupa pungutan yang memiliki unsur wajib dan mengikat.
Persoalan tersebut tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai pungutan liar hanya berdasarkan adanya pembayaran. Statusnya harus dilihat dari mekanisme, sifat kewajiban, penetapan nominal, pihak yang meminta, dasar pengenaan, serta penggunaan dana.
Ketentuan mengenai keterbukaan dan penggalangan dana sekolah juga harus dilihat berdasarkan regulasi yang berlaku serta kondisi masing-masing satuan pendidikan.
Sementara itu, alasan pembiayaan honor guru non-ASN juga menurut LSM RATU perlu diklarifikasi apabila dijadikan dasar penarikan dana kepada orang tua siswa.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah memang mengatur penggunaan BOSP untuk komponen honor dalam kondisi dan ketentuan tertentu. Bahkan Kemendikdasmen menerbitkan kebijakan relaksasi penggunaan BOSP 2026 untuk honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN, dengan tetap mensyaratkan mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, persoalan honor guru non-ASN perlu dilihat berdasarkan dokumen anggaran sekolah, sumber pembiayaan, dan ketentuan BOSP yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan alasan yang disampaikan dalam penarikan dana.
Minta Pemprov Jatim Lakukan Evaluasi
Aksi kemudian berlanjut ke Gedung Negara Grahadi. Di lokasi tersebut, LSM RATU meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi terhadap tata kelola pendidikan, khususnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan mekanisme pembiayaan di sekolah.
LSM RATU juga menyampaikan permintaan agar Gubernur Jawa Timur mengevaluasi kinerja jajaran Dinas Pendidikan apabila terdapat bukti bahwa pengawasan terhadap sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Terkait tudingan adanya “permainan” antara pejabat dinas dan pihak sekolah, hingga berita ini disusun, tudingan tersebut masih merupakan pernyataan dari pihak LSM RATU dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum.
Untuk memastikan informasi tersebut berimbang, diperlukan konfirmasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, pihak sekolah, komite sekolah, serta pihak lain yang disebut dalam pernyataan aksi.
Dugaan Pelanggaran Harus Dibuktikan
Secara hukum, dugaan penyimpangan pengelolaan dana yang bersumber dari keuangan negara dapat diperiksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terdapat bukti mengenai perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau kerugian keuangan negara.
UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur sejumlah tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan memperkaya diri atau pihak lain secara melawan hukum serta penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara.
Namun, keberadaan anggaran besar, ketidakpuasan masyarakat, ataupun adanya dugaan ketidaktransparanan tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi.
Pembuktian tetap membutuhkan pemeriksaan dokumen, transaksi, keterangan para pihak, hasil audit, serta alat bukti lain sesuai ketentuan hukum.
Demikian pula mengenai keterbukaan informasi. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik membuka akses terhadap informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, apabila masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran pendidikan, jalur permintaan informasi dan mekanisme pengawasan publik dapat digunakan untuk memperoleh dokumen serta informasi yang memang bersifat terbuka.
Di sisi lain, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menilai apakah laporan atau informasi yang disampaikan masyarakat memiliki dasar yang cukup untuk ditindaklanjuti.
Aksi LSM RATU tersebut pada akhirnya menempatkan pengelolaan dana pendidikan kembali menjadi perhatian publik. Namun, seluruh tudingan mengenai adanya penyimpangan, pungutan yang tidak sesuai aturan, ataupun dugaan keterlibatan pihak tertentu tetap harus ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat hasil pemeriksaan atau proses hukum yang membuktikannya.
