Banda Aceh, tepat 27 tahun sejak Reformasi 1998 mengguncang lanskap politik nasional, mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala, Rahmad Ananda, menyampaikan refleksi kritis terhadap arah dan kualitas demokrasi Indonesia kontemporer. Menurutnya, meski telah melewati hampir tiga dekade, cita-cita reformasi belum sepenuhnya terealisasi.
“Reformasi memang membawa pembaruan sistem politik dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, namun demokrasi kita masih rentan ditunggangi kepentingan oligarkis,” ungkap Rahmad Ananda pada Rabu, 21 Mei 2025.
Ia menyebut bahwa demokrasi prosedural—yang ditandai oleh pelaksanaan pemilu reguler—sering kali tidak disertai dengan perbaikan dalam aspek substansial, seperti keadilan sosial, transparansi kebijakan, dan akuntabilitas kekuasaan.
Ia mengutip kecenderungan pelemahan institusi-institusi pengawasan, kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis, serta dominasi elite politik-ekonomi dalam pengambilan keputusan publik sebagai bukti nyata dari stagnasi bahkan regresi demokrasi.
“Demokrasi Indonesia saat ini cenderung mengalami gejala illiberalism, di mana nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan sipil, pluralisme, dan supremasi hukum justru tergerus oleh praktik kekuasaan yang eksklusif dan represif,” kata Rahmad.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa rakyat seharusnya tidak hanya diberi ruang untuk memilih, tetapi juga diberdayakan untuk turut serta dalam proses politik yang inklusif dan deliberatif. “Jika kita ingin demokrasi yang tahan uji, maka partisipasi warga harus dibarengi dengan literasi politik yang kritis, serta kontrol publik yang aktif terhadap kekuasaan,” tambahnya.
Meski demikian, Rahmad tidak kehilangan harapan. Ia percaya bahwa mahasiswa, masyarakat sipil, dan kalangan intelektual masih memiliki peran vital dalam merawat semangat reformasi. “Reformasi bukan hanya tonggak sejarah, tapi juga proyek berkelanjutan untuk menciptakan tata kelola yang adil dan berkeadaban,” pungkasnya.
