Tujuh Tim Gabungan Satpol PP dan Bea Cukai Kediri Sisir Lima Titik, Peredaran Rokok Ilegal Jadi Sasaran

satpol PP kota kediri razia rokok

Gardapublik.co || Kota Kediri – Upaya memberantas peredaran rokok ilegal terus digencarkan di Kota Kediri. Sebanyak tujuh tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kediri turun langsung melakukan operasi pemeriksaan di sejumlah toko kelontong, Rabu (12/11/2026).

Operasi yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut menyasar lima titik lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan rokok tanpa pita cukai atau dikenal dengan istilah rokok polos.

Bacaan Lainnya

Tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap stok rokok yang diperdagangkan sekaligus memberikan edukasi kepada pemilik toko mengenai ketentuan peredaran barang kena cukai.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah pejabat Satpol PP Kota Kediri, di antaranya Kabid Penegakan Hukum Daerah Joni Adi Purnomo, Kabid Trantib Indra Hadi P., Sekretaris Dinas Ade Trifianto, serta Pejabat Fungsional Ahli Madya Fajar Khoirul H.

Selain itu, operasi turut melibatkan tim KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri, PPNS Satpol PP Rohmad Santosa dan Agus Setiono, serta staf Bidang Penegakan Hukum Daerah dan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban.

Adapun lima lokasi yang menjadi sasaran pemeriksaan meliputi Jalan Raya Betet Bawang, Kecamatan Pesantren, termasuk sejumlah toko di kawasan tersebut; Toko Hj di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Pesantren; Toko Mn di Jalan Wahid Hasyim, Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto; serta Toko Al di Jalan Letjen Sutoyo, Kota Kediri.

Hasil Pemeriksaan Nihil Pelanggaran

Dari hasil pemeriksaan di lima titik tersebut, petugas tidak menemukan adanya pelanggaran terkait peredaran maupun penyimpanan rokok tanpa pita cukai.

Meski hasil operasi nihil pelanggaran, petugas tidak sekadar melakukan pemeriksaan. Pemilik toko juga diberikan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya serta konsekuensi hukum memperjualbelikan atau menyimpan rokok ilegal.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan agar para pedagang memahami kewajiban hukum sekaligus tidak terlibat dalam rantai distribusi rokok ilegal.

Operasi bersama ini merupakan bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang kena cukai yang berpotensi merugikan penerimaan negara. Peredaran rokok ilegal juga menjadi perhatian karena dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat dan mengurangi kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Kegiatan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/BC/2026 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penegakan Hukum dalam rangka penggunaan DBHCHT.

Seluruh rangkaian kegiatan didata dan didokumentasikan sebagai bahan laporan kepada pimpinan.

Operasi berlangsung aman, tertib, dan lancar. Meski belum ditemukan pelanggaran, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal tetap menjadi langkah penting untuk mencegah praktik perdagangan barang kena cukai tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan.

(Kk/Pemkot Kediri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *