Gardapublik.co || Kediri — Kasus hukum yang melibatkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Kota Kediri. Sebuah somasi yang dilayangkan oleh usaha kuliner Soto Mantenan terhadap seorang pedagang kecil penjual kue pukis keliling/gerobak bernama Siti Kolipah memicu reaksi publik.
Kasus ini menyoroti rentannya posisi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekala kecil yang kerap kali belum memahami seluk-beluk aturan hukum pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Kronologi Singkat: Dari Gerobak Sederhana hingga Bayang-Bayang Sanksi Hukum
Siti Kolipah, seorang penjual pukis gerobak yang mencari nafkah harian di Kota Kediri, harus menghadapi kenyataan pahit setelah menerima surat somasi dari pihak Pengacara Soto Mantenan. Dalam surat somasi tersebut, pihak Soto Mantenan mempermasalahkan penggunaan nama “Mantenan” pada gerobak usaha pukis miliknya, dengan alasan bahwa nama tersebut telah didaftarkan secara resmi secara hukum di DJKI.
Yang membuat Siti Kolipah diliputi rasa takut dan trauma mendalam adalah tercantumnya ancaman pasal pidana penjara hingga 4 tahun serta denda sebesar Rp2 miliar apabila permasalahan tersebut berlanjut ke jalur hukum.
Tekanan mental ini membuatnya harus:
*Terpaksa meliburkan aktivitas berjualannya demi menghindari risiko hukum yang lebih berat.
*Mengganti nama usahanya secara tergesa-gesa menjadi Pukis Kembang Roso.
*Menghapus seluruh konten promosi di media sosial yang mencantumkan nama “Mantenan”.
*Membuat dan menayangkan video klarifikasi permohonan maaf di berbagai platform media sosial sesuai tuntutan pihak pelapor.
Sorotan Publik dan Benturan Aturan Hukum Merek
Kasus ini memantik perdebatan luas di kalangan masyarakat dan pengamat hukum lokal di Kediri. Sebagian kalangan mempertanyakan keadilan dari tindakan hukum yang menyasar pelaku UMKM kecil, mengingat jenis usaha yang dijalankan sangat berbeda jauh—satu pihak bergerak di bidang rumah makan/kuliner berat (soto), sementara pihak lainnya adalah pedagang jajanan pasar gerobakan (kue pukis).
Secara prinsip hukum dagang, perlindungan merek memang diatur berdasarkan kelas jenis barang atau jasa (klasifikasi kelas merek di DJKI). Namun, bagi pelaku usaha kecil seperti Siti Kholifah, prosedur hukum yang rumit dan penggunaan bahasa somasi yang bernada intimidatif sering kali menciptakan kepanikan psikologis alih-alih ruang edukasi yang sehat bagi ekosistem bisnis lokal.
Bagaimana Upaya dan Peran Pemkot Kediri?
Menanggapi keresahan yang meluas di tengah masyarakat ini, publik kini menanti langkah nyata dan kehadiran Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri melalui dinas terkait (seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja/Dinkop UMTK serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian).
Hingga berita ini diturunkan, desakan terhadap Pemkot Kediri untuk mengambil langkah strategis meliputi:
- Pendampingan Hukum dan Psikologis (Advokasi UMKM):
Pemkot didesak untuk memberikan pendampingan psikologis guna memulihkan trauma yang dialami Siti Kholifah, sekaligus menyediakan bantuan hukum gratis melalui lembaga bantuan hukum mitra pemerintah bagi pelaku UMKM yang menghadapi persoalan serupa. - Fasilitasi Mediasi (Restorative Justice / Penyelesaian Kekeluargaan):
Pemerintah daerah diharapkan mampu bertindak sebagai jembatan penengah (mediator) antara pihak Soto Mantenan dan pedagang kecil agar tercipta solusi yang bijak tanpa harus mematikan sumber penghidupan rakyat kecil. - Edukasi dan Sosialisasi Massal Pendaftaran Merek:
Kasus ini membuka mata bahwa masih banyak pelaku UMKM di Kediri yang awam terhadap pentingnya legalitas merek. Pemkot Kediri dituntut untuk lebih masif melakukan jemput bola memberikan penyuluhan, pelatihan, hingga mempermudah serta mensubsidi biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada pelaku usaha kecil lainnya.
LSM RATU yang di ketuai oleh Saiful Iskak angkat bicara dan geram terkait masalah ini, ia mengatakan “UMKM adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan. Negara dan pemerintah daerah harus hadir melindungi pelaku usaha kecil dari ancaman yang dapat mematikan mata pencaharian mereka akibat ketidaktahuan administratif.” tegasnya.
lanjut Saiful juga menanyakan bagaimana langkah konkret lanjutan dari Pemkot Kediri dalam merespons keresahan masyarakat atas kasus intimidasi somasi terhadap UMKM ini? Kita akan adakan audensi dengan pihak terkait, bila perlu kita akan kerahkan masa agar pengusaha yang berduit bisa sewa pengacara tidak semena-mena terhadap pedagang kecil, bisa dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum memberikan somasi yang membuat trauma dan takut pungkasnya.
