Skema ketahanan pangan Polda Jawa Barat (Jabar) jadi percontohan nasional, terutama dilingkup Polri. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar oleh Mabes Polri bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar pada Jumat, 06 Februari 2026.
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri itu membahas bagaimana skema ketahanan pangan yang dilakukan Polda Jabar, bisa diterapkan secara nasional serta mensejahterakan masyarakat luas, terutama para petani.
Dimana, Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar, sehingga para petaninya harus sejahtera dan mandiri.
“Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana para petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung,” ujar Karobinkar SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, Jumat, 06 Februari 2026.
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Karobinkar SSDM Polri, selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, serta diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda seluruh Indonesia secara daring itu membahas bagaimana peran polri sebagai jembatan bagi kelompok tani (poktan) jagung pakan ternak.
Polri akan menjembatani Poktan Jagung pakan ternak yang terkendala permodalan, melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2025 lalu, Indonesia telah swasembada pangan, terutama jagung khusus pakan ternak, sehingga tidak perlu impor lagi dari luar negeri. “Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025,” terangnya. Bulog akan menerima produksi jagung yang dikelola oleh petani binaan Polri dengan harga Rp6.400 per kilogramnya. Hal itu tertuang dalam pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, tentang pengadaan jagung dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Polri akan mengawal stabilitas harga jual jagung, kemudian ketersediaan bibit hingga pupuk bagi petani.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP),” jelasnya.
Skema yang dilakukan Polda Jabar yakni mengembangkan lahan tidur agar lebih produktif, menjaga petani dari jerat tengkulak, hingga pendampingan manajerial.
Selanjutnya skema CSR dan pemodal tanpa bunga melalui program Keroyok Bareng Rame-rame dengan konsep satu Polsek mengelola dua hektare lahan. Kemudian pinjaman melalui Primkopol dengan sistem bagi hasil atau bunga sebesar 1,5 persen yang diberikan dalam bentuk kebutuhan pertanian jagung seperti bibit, pupuk, obat-obatan, hingga alat dan mesin pertanian.
“Mendorong dan memfasilitasi agar program KUR berjalan maksimal. Pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani melalui skema pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani,” jelas Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Pol Fadly Samad, Jumat, 06 Februari 2026.
Pihak perbankan, terutama Himbara, mengaku siap membantu program ketahanan pangan Mabes Polri seperti yang telah di contohkan Polda Jawa Barat.
“Pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung,” ucap Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, Jumat, 06 Februari 2026.
