DENPASAR, BUSERJATIM.COM GROUP — Sorotan tajam kembali mengarah kepada I Gusti Putu Artha. Kali ini bukan karena kritiknya soal dugaan permainan gas oplosan di Bali, melainkan karena usaha laundry yang disebut-sebut milik anaknya, Gusti Ngurah Weda, diduga menggunakan LPG subsidi 3 kilogram untuk operasional usaha.
Tim investigasi media ini menelusuri informasi yang beredar di masyarakat dan media sosial. Sejumlah sumber di sekitar lokasi usaha menyebut tabung gas melon 3 kg kerap terlihat digunakan untuk menunjang aktivitas laundry. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada dokumen resmi atau pernyataan terbuka yang dapat memastikan status penggunaan tersebut—apakah sesuai ketentuan sebagai usaha mikro atau justru melampaui batas kriteria penerima subsidi.
Isu ini memantik reaksi keras dari tokoh masyarakat Denpasar, Gung Indra. Ia menyebut dugaan tersebut sebagai ironi.
“Kalau benar usaha komersial menggunakan gas subsidi, sementara orang tuanya vokal menyoroti praktik gas oplosan dan pelanggaran distribusi, ini bukan sekadar ironi. Ini soal konsistensi moral,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, LPG 3 kg adalah barang subsidi yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro tertentu. Pemerintah telah menetapkan batasan dan kriteria penerima melalui berbagai regulasi teknis distribusi.
Secara hukum, dugaan penyalahgunaan dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal 55 UU Migas menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM dan/atau gas bumi bersubsidi dapat dipidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Jika ditemukan adanya pembelian dalam jumlah besar atau indikasi manipulasi distribusi untuk kepentingan usaha komersial yang tidak berhak, aparat penegak hukum dapat menelusuri unsur kesengajaan dan motif ekonomi.
Namun demikian, hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak usaha maupun keluarga terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan. Dalam prinsip jurnalistik, hak jawab dan asas praduga tak bersalah tetap menjadi pijakan utama.
Di ruang publik, perdebatan berkembang liar. Sebagian menilai isu ini sebagai ujian konsistensi bagi figur yang selama ini gencar mengkritik dugaan pelanggaran distribusi gas di Bali. Sebagian lain mengingatkan agar publik tidak terjebak pada penghakiman sebelum ada pembuktian hukum.
Pertanyaannya kini bukan hanya soal tabung gas 3 kilogram. Ini tentang integritas dan kredibilitas. Ketika seseorang berdiri di garis depan mengkritik dugaan penyimpangan subsidi, publik tentu berharap standar yang sama diterapkan di lingkar terdekatnya.
Jika dugaan ini tidak terbukti, maka klarifikasi terbuka akan menjadi jawaban atas kegaduhan yang terlanjur membesar. Namun jika sebaliknya, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Subsidi energi adalah hak rakyat kecil—bukan komoditas yang bisa diperebutkan oleh mereka yang tidak berhak.
Di tengah panasnya isu ini, satu hal menjadi jelas: dalam era keterbukaan informasi, jarak antara kritik dan konsistensi semakin tipis. Dan publik, pada akhirnya, akan menjadi hakim sosial yang paling keras.
